LIVE STREAMING PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN PTA GORONTALO DENGAN GUBERNUR GORONTALO DAN PEMBINAAN OLEH HAKIM AGUNG SERTA DIRJEN BADILAG

Tilamuta, 13 November 2025 – Wakil Ketua, Hakim, Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian dan Ortala, Panitera Pengganti, serta Jurusita Pengadilan Agama Tilamuta mengikuti secara live streaming kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan Gubernur Provinsi Gorontalo, yang digelar di Aula Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.

Nota Kesepahaman tersebut berfokus pada sinergitas peningkatan kualitas pelayanan terhadap penyandang disabilitas serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen lembaga peradilan agama dalam memperkuat kerja sama lintas sektor demi mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan.

Usai penandatanganan nota kesepahaman, kegiatan dilanjutkan dengan pembinaan oleh Yang Mulia Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam pemaparannya, beliau menekankan pentingnya peningkatan integritas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Peradilan Agama sebagai pilar utama dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Pembinaan berikutnya disampaikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag), Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., yang memberikan pemaparan terkait dengan integritas dan optimalisasi pengunaan E-AC & E-Putusan.

Melalui kegiatan ini, keluarga besar Pengadilan Agama Tilamuta tidak hanya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya kolaborasi antara lembaga peradilan dan pemerintah daerah, tetapi juga memperoleh motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam melayani masyarakat.

Dengan semangat sinergi dan pembinaan berkelanjutan, diharapkan Pengadilan Agama Tilamuta mampu memberikan pelayanan yang prima, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, perempuan, dan anak pasca perceraian.