SEKRETARIS PA TILAMUTA IKUTI RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PENYUSUNAN RKA-K/L PAGU ANGGARAN TA 2027

Tilamuta, 7 Juli 2026 – Sekretaris Pengadilan Agama Tilamuta, Abd. Rahman Kaluku, S.H., M.H., mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran pada Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2027 yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Zoom Meeting. Kegiatan tersebut diikuti dari Ruang Media Center Pengadilan Agama Tilamuta.

Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-228/MK.03/2026 dan Nomor B-385/D.9/PP.04.03/05/2026 tanggal 7 Mei 2026 tentang Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2027, sekaligus dalam rangka mempersiapkan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) berdasarkan pagu indikatif Tahun Anggaran 2027.

Dalam rapat tersebut, narasumber dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI memberikan arahan mengenai kebijakan penyusunan anggaran, mekanisme penyelarasan program dan kegiatan, serta strategi penyusunan RKA-K/L agar selaras dengan arah pembangunan nasional dan target kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Melalui kegiatan ini, para peserta juga memperoleh pemahaman mengenai tahapan penyusunan dokumen anggaran, penyesuaian terhadap pagu indikatif yang telah ditetapkan, serta pentingnya perencanaan anggaran yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan peradilan.

Keikutsertaan Sekretaris Pengadilan Agama Tilamuta dalam rapat koordinasi ini merupakan wujud komitmen satuan kerja dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran. Diharapkan, hasil dari kegiatan tersebut dapat menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2027 sehingga pelaksanaan program dan kegiatan di Pengadilan Agama Tilamuta dapat berjalan secara optimal, tepat sasaran, dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.