1541 PA TILAMUTA LAKSANAKAN BRIEFING INTEGRITAS PTSP 130726

Kegiatan Pengadilan

PA TILAMUTA LAKSANAKAN BRIEFING INTEGRITAS PTSP - 130726

Tilamuta, 13 Juli 2026 – Pengadilan Agama Tilamuta kembali melaksanakan kegiatan Briefing Integritas bagi Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang bertempat di area pelayanan Kantor Pengadilan Agama Tilamuta. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Tilamuta, Royana Latif, S.H.I., M.H., didampingi Wakil Ketua, Sriwinaty Laiya, S.Ag., M.H., serta Panitera, Hartaty Napu, S.H., M.H. dan diikuti oleh seluruh petugas PTSP.

Kegiatan briefing dilaksanakan sebagai sarana pembinaan rutin untuk memperkuat integritas aparatur sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Dalam arahannya, pimpinan menegaskan bahwa petugas PTSP merupakan garda terdepan yang mencerminkan kualitas pelayanan Pengadilan Agama Tilamuta, sehingga profesionalisme, keramahan, serta komitmen dalam memberikan pelayanan prima harus senantiasa dijaga.

130726 2

Pada kesempatan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Tilamuta menyampaikan evaluasi terkait Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Beliau mengajak seluruh petugas PTSP untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan layanan yang cepat, tepat, ramah, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil survei diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan dan inovasi secara berkelanjutan demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Selain itu, pembahasan juga difokuskan pada laporan pemenuhan hak perempuan dan anakdalam penanganan perkara di Pengadilan Agama Tilamuta. Panitera turut mengingatkan agar seluruh petugas senantiasa menjaga koordinasi dan ketelitian dalam memberikan informasi kepada para pihak, sehingga pelayanan dapat berjalan efektif serta sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

Melalui kegiatan Briefing Integritas PTSP ini, Pengadilan Agama Tilamuta terus berkomitmen mewujudkan pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).